Prolead Indonesia, Jakarta – Transformasi menuju ekonomi hijau dipandang bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengambil peran dalam pertumbuhan sektor green jobs yang diproyeksikan mencapai 5,3 juta hingga 9 juta lapangan kerja baru dalam lima hingga 10 tahun mendatang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan kesiapan tenaga kerja. Menurutnya, tantangan utama setelah tersusunnya peta jalan green jobs adalah memastikan strategi tersebut diterjemahkan menjadi program dan aksi yang konkret.
“Kalau kita lihat dalam kacamata global, green jobs ini tidak hanya menjadi concern Indonesia tapi semua negara dan semua di dunia. Kita sudah berdiskusi cukup panjang terkait dengan roadmap khusus terkait dengan green jobs ini,” ujar Yassierli saat menghadiri Indonesia’s Green Jobs Conference 2026 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Yassierli, kesiapan SDM menjadi salah satu kunci agar transformasi ekonomi hijau tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang seiring proses transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Karena itu, Kemnaker menyiapkan berbagai instrumen pendukung, mulai dari lembaga dan tempat pelatihan, kurikulum, instruktur, fasilitas pembelajaran, sertifikasi kompetensi, hingga mekanisme rekognisi terhadap keterampilan yang dimiliki tenaga kerja.
“Dan peran kami di Kementerian Ketenagakerjaan adalah menyiapkan modalitas mulai dari tempat pelatihan dalam konteks itu adalah skill siap kerja terkait dengan green jobs ini sendiri. Kemudian penyiapan kurikulum, instruktur, fasilitas, sertifikasi sampai kepada rekognisi,” jelasnya.
Upaya tersebut sekaligus menempatkan pengembangan kompetensi sebagai bagian penting dari kepemimpinan dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
Pemerintah, menurut Yassierli, tidak hanya dituntut membaca arah perubahan, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil kesempatan yang muncul.
Dalam konteks itu, kolaborasi menjadi faktor penting. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta berbagai pemangku kepentingan perlu bergerak dalam arah yang sama agar kebutuhan kompetensi industri hijau dapat dijawab secara efektif.
Yassierli menegaskan, peluang green jobs harus mulai dipersiapkan sejak sekarang. Transisi energi dan perubahan menuju ekonomi hijau tidak boleh menciptakan kelompok masyarakat yang tertinggal karena tidak memiliki akses terhadap keterampilan maupun kesempatan kerja baru.
“Dan ini harus menjadi kesempatan yang kita ambil, kita siapkan dari awal. Karena semangatnya transisi energi pun semangatnya adalah no one left behind,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, transformasi menuju ekonomi hijau diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan mampu menjadi bagian dari kepemimpinan ekonomi Indonesia di masa depan.
